Wacana Perpanjangan Jabatan Panglima TNI Demi Pemilu, DPR: Tak Mungkin Dilakukan

DPR RI terima surpres terkait calon panglima TNI baru — Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyerahkan Surat Presiden penunjukan Panglima TNI kepada Ketua DPR Puan Maharani di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan pensiun pada 26 November 2023. Waktu pensiun Yudo itu bertepatan dengan masa kampanye dan juga masa menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Kini, wacana perpanjangan masa jabatan panglima pun kembali bergulir. Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldy menegaskan selama UU 34/2004 belum direvisi, maka perpanjangan masa jabatan panglima tidak bisa dilakukan.

"Selama UU 34/2004 TNI belum di revisi, hal tersebut tidak dimungkinkan,” kata Bobby saat dikonfirmasi, Kamis (1/12/2022).

Diketahui, Aturan batas usia pensiun TNI diatur pada UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Batas usia pensiun TNI dengan pangkat perwira paling tinggi adalah 58 tahun.

Senada dengan Bobby, Anggota Komisi I TB Hasanuddin menegaskan panglima tidak boleh dari pensiunan prajurit.

"Tidak mungkin TNI di pimpin oleh seorang pensiunan,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I F-PAN, Ahmad Rizki Sadig menyebut segala kemungkinan ada, termasuk kemungkinan perpanjangan masa jabatan Yudo nantinya hingga Pemilu 2024.

"Ya itu semua dimungkinkan dan menjadi kewenangan Preogratif Presiden,” kata Rizki saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).

Sementara itu, terkait rencana pertanyaan yang akan diajukan pada Yudo pada fit and proper test nanti, Rizki menyebut salh satu yang ditanyakan juga soal efektifitas masa jabatan yang kurang dari satu tahun.

"Saya concern pada masalah masa jabatan yang sama dengan pak Andika yang cuma satu tahun, sementara tahun 2024 awal kita sudah memasuki pemilu, sehingga proses konsolidasi jaringan tentara dalam rangka proses pelaksanaan pemilu yang akan disiapkan selama tahun 2023 saya kira harus menjadi concernnya,” kata dia.

Terkait tantangan yang akan dihadapi Yudo, menurut Rizki terdiri dari dalam dan luar negeri termasuk ancama perang laut.

“Tantangan-tantangan regional maupun tantangan internasional, karena mumpung sekarang kita punya panglima yang dari matra laut, saya kira luasan laut kita sangat luas, kemudian banyak terjadi hal-hal yang berhubungan dengan laut Indonesia, beliau punya track record yang baik untuk problem Cina Selatan yang bisa diredam dengan baik, negosiasi yang baik,” pungkasnya.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Rencananya surpres pengganti panglima akan dikirimkan ke DPR sore...

2 dari 2 halaman

Penunjukkan Yudo Margono Langkah Tepat

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono — Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono saat acara penyematan brevet Hiu Kencana di kapal selam KRI Alugoro-405, Dermaga 100, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (28/11/2022). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menilai penunjukan KSAL Marsekal Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI merupakan langkah tepat. Penunjukan Yudo, menurut Connie, membuktikan bahwa Jokowi ingin menjadikan Indonesia negara maritim yang kuat.

“Presiden memenuhi janjinya, di awal memimpin negeri ini beliau menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara poros maritim dunia dan harus mewujudkan nawacita, yakni kita harus punya kekuatan pertahanan di dua samudera,” kata Connie saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (30/11/2022).

Menurut Connie, Yudo memiliki pekerjaan rumah (PR) cukup banyak untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun PR itu bisa dirangkum dalam tiga hal, yakni power projection (proyeksi kekuatan), aset, dan kesiapan.

"Power projection yang benar untuk sebuah negara maritim, readiness (kesiapan) yang benar, dan aset yang benar. Itu yang paling penting," ujar Connie.

PR kedua, menurutnya bagaimana mempersiapakan segala aset yang dimiliki, termasuk bagaimana menyiapkan aset pertahanan untuk digunakan.

"Kita punya aset, siapkah dia di-deploy? Itu menjadi sangat penting. Dan inilah yang menjadi PR yang menurut saya akan dibawa oleh Pak Yudo," ujar Connie.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa perang atau ketegangan di negara tetangga juga harus menjadi perhatian Yudo Margono.

“Konstelasi di kawasan juga perlu menjadi perhatian misalnya adanya isu seolah Taiwan, atau Laut China Selatan, atau Indonesia bagian Timur akan menjadi hot spot,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Connie berharap Yudo mampu membuat road map pertahanan Indonesia yang signifikan di masa kepemimpinannya sebagai Panglima TNI yang cenderung singkat.

"Walaupun ada yang bilang bahwa jangkanya pendek dalam memimpin sebagai panglima baru, tapi jangan lupa beliau mampu akan membuat sebuah roadmap pertahanan yang signifikan, sangat penting, yang mengandung tiga elemen tadi," kata Connie memungkasi.